Obat Tradisional Koksidiosis Pada Ayam

Koksidiosis adalah penyakit yang disebabkan oleh berbagai spesies Eimeria yang berparasit pada usus ayam. Faktor pendukung terjadinya wabah koksidiosis klinis antara lain karena kandungan air pada litter yang melebihi 30%, karena masuknya air hujan atau kebocoran pada saluran air. Akibat imunosupresi (karena Marek, IBD, Mikotoksin).

Penyakit ini ditandai dengan depresi, mukab pucat, bulu kusut dan diare. Pada infeksi oleh E. tenella balung dan pial pucat, serta kotoran sekum bercampur darah. Kalau diadakan pembedahan pada usus yang diserang menunjukkan kerusakan dan pendarahan.

Pencegahan Perbaikan sistem manajemen dan sanitasi, antara lain dengan cara pemasangan dan pengaturan sistem pemberian air minum yang sesuai, penyediaan tempat pemberian pakan yang cukup, tingkat ventilasi yang baik, pengaturan kepadatan kandang yang tepat dan pemberian antikoksidia dalam pakan dengan jumlah yang sesuai akan mencegah terjadinya infeksi klinis.

Menurut penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, antikoksidia dapat dibuat dari bahan herbal, yaitu dengan mencampurkan serbuk jahe sebanyak 2,5% pada pakan ayam. Penggunaan jahe ini terbukti dapat mencegah infeksi koksidia pada ayam.

Macbook, Notebook Kualitas Impresive

Anda yang sudah agak lama bergelut dengan dunia teknologi informatika mungkin sudah maklum betul bahwa raja dalam hal kualitas grafis sejak dulu adalah Apple Macintosh. Tak ada yang akan menyangkalnya. Sayang produk-produknya juga terkenal sangat mahal dan eksklusif. Tak heran, jika kemudian jenis komputer yang satu ini kalah populer di pasaran.

Tidak seperti dahulu, komputer Apple sekarang mengusung prosessor Intel. Tidak ada beda dengan komputer-komputer lain, kecuali operating systemnya. Apple tetap menggunakan OS-nya sendiri yaitu MacOS. Dengan tidak mau mengikuti Windows, inilah sesungguhnya kekuatan Macbook. Sebagaimana kita tahu, MacOS memiliki sejarah yang lebih panjang daripada Windows dalam hal operating system berbasis grafis. Sejak dulu, Macintosh selalu mengungguli Windows.

Dengan basis PC pada Macbook, saat ini harga komputer Apple semakin terjangkau. Bagi Anda yang ingin penampilan grafis yang benar-benar impresif bisa mencobanya. Softwarenya pun kini semakin banyak variannya dan dijamin kompatibel dengan software-software populer. Seperti untuk productivity, Macbook menyertakan Iwork yang kompatibel dengan Ms Office.

Dan karena basisnya sekarang adalah PC, Macbook juga bisa diinstall menggunakan Windows layaknya Notebook biasa. 

Membentuk Manusia Unggul

Untuk keluar dari pusaran arus yang melemahkan, menapaki jalan berbatu, lalu mendaki bukit keberhasilan, harus lah ditumbuhkan culture of excellence (budaya unggul) di semua bidang kehidupan. Budaya unggul inilah satu-satunya kesempatan kita untuk melompat tinggi melampaui lingkaran setan budaya pecundang yang meninabobokan masyarakat dengan etos kerja lembek, takut akan kompetisi, dan mengukur semua hal dengan materi.
       Budaya unggul adalah ruh tatanan kehidupan yang dipicu oleh getaran-getaran panggilan jiwa. Fondasi keunggulan adalah spritualitas: nurani yang jernih, hati bening, dan akal budi yang cerah. Hanya dengan fondasi keunggulan ini manusia dapat terlepas dari pusaran budaya pecundang dan kuat menghadapi tantangan pendakian keberhasilan. Seratus enam tahun yang lalu Max Weber pernah berkata: jika orang bekerja berdasarkan panggilan jiwanya, maka ia akan unggul melampaui yang lain.
       Budaya unggul harus ditanamkan sejak masa pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan berbasis agama. Kita ini begitu kaya dengan bibit unggul, anda boleh menghitungnya mulai dari para tetangga, berapa yang mampu kuliah di perguruan tinggi ternama. Atau, lihatlah anak-anak yang masih bersekolah di SD dan MI, bukankah begitu bersinar kecerdasan mereka? Sayang sekali kalau bakat-bakat yang banyak sekali ini tidak dimaksimalkan atau bahkan terbuang pergi menjauh dari bumi perdikan.
       Membangun pendidikan yang berbasis budaya unggul dapat dilakukan dengan jalan: pertama, orientasi pendidikan yang mengutamakan substansi, di mana menambah isi perpusatakaan dengan ribuan buku lebih utama daripada memperbanyak jumlah bangunan sekolah. Kedua, menjadikan sekolah sebagai tempat pendidikan yang murah, bahkan kalau bisa dibuat gratis. Biaya tidak boleh lagi menjadi kendala seorang anak untuk tidak sekolah. Ketiga, mengajarkan dan melatih murid-murid tentang kecerdasan spiritual. Karena pendidikan tidak cukup hanya mengajarkan logika-logika berpikir materialis tapi juga harus menyuburkan akar kejernihan dalam sanubari calon-calon penerus bangsa. Pendidikan harus melatih semangat berjuang, persaingan yang bersih, dan kemampuan untuk menghormati orang lain. Pendidikan harus menanamkan akar keimanan yang kuat, sehingga murid tidak mudah terseret arus budaya yang jelek. Keempat, membekali guru-guru dengan kemampuan memotivasi murid dan meningkatkan kemampuan mendidik. Kelima, mencerdaskan guru. Ini penting dilakukan karena hari ini kita dihadapkan dengan banyak guru yang kurang kapasitas intelektualnya. Keenam, memperbaiki ketulusan dan kesejahteraan guru. Ini penting pendidikan adalah dunia yang membutuhkan ketulusan, sebuah pengabdian yang mestinya datang karena panggilan jiwa. Namun, panggilan jiwa untuk menjadi guru juga harus diimbangi dengan terpenuhinya kebutuhan mereka.
       Menyediakan pendidikan bagi masyarakat adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah. Dengan otonominya, daerah boleh melakukan inovasi kebijakan yang membuat pendidikan di tempatnya lebih unggul. Pada saatnya nanti, pendidikan tidak hanya persoalan bagaimana membuat orang tidak bodoh, tapi juga bagaimana bisa menjadi kluster ekonomi. Di banyak daerah lain, seperti Jogjakarta dan Malang, pendidikan telah terbukti mampu menjadi pendorong pergerakan kemajuan ekonomi, selain tentu saja mencerdaskan kehidupan bangsa

KAK Sistem Informasi Jalan

Sistem Informasi Jaringan Jalan sangat diperlukan tidak hanya untuk menunjukkan arah, tetapi juga dapat digunakan untuk memantau kondisi dan konstruksi jalan.....download

KAK Pengadaan Tenaga Pendamping Masyarakat

Mungkin instansi Anda sedang merencanakan perekrutan tenaga, KAK berikut ini mungkin bisa membantu... download

KAK Studi Amdal

Berikut ini adalah KAK Studi Amdal .... download

KAK RTRW Kabupaten

Berikut ini adalah KAK RTRW Kabupaten yang bisa Anda unduh. ..... download

KAK Studi Kelayakan

Berikut ini adalah KAK Studi Kelayakan ... download

Kerang Mutiara

Suatu hari seekor anak kerang laut mengaduh pada ibunya sebab sebutir pasir tajam memasuki tubuhnya. "Anakku," kata sang ibu sambil bercucuran air mata, "Tuhan tidak memberikan kita sebuah tangan pun, sehingga Ibu tak bisa menolongmu.” Si ibu terdiam sejenak, “Sakit sekali, aku tahu itu anakku. Tetapi terimalah itu sebagai takdir alam. Kuatkan hatimu. Kerahkan semangatmu melawan rasa ngilu dan nyeri. Balutlah pasir itu dengan getah di perutmu. Hanya itu yang bisa kau perbuat", kata ibunya dengan lembut.
       Anak kerang pun melakukan nasihat bundanya. Dengan air mata ia bertahan, bertahun-tahun lamanya. Tanpa disadari-nya sebutir mutiara mulai terbentuk dalam cangkangnya. Makin lama makin halus. Rasa sakit pun makin berkurang…..
       Sudah lama masyarakat mengalami penderitaan, ada ‘sesuatu’ yang menyakitkan tertanam. Sedemikian lamanya hingga masyarakat tidak lagi merasakannya. ‘Sesuatu’ itu telah terbalut oleh getah keuletan, kecerdasan, dan kreativitas.
       Lihatlah para petani, nelayan, sopir, tukang becak, pedagang, guru, PNS, dan buruh yang meski hidup seadanya, mampu mengantarkan anak-anak mereka untuk memperoleh pendidikan dan ketrampilan. Para pengusaha mampu bertahan dalam krisis, bahkan membesarkan usahanya. Kaum berilmu kini telah menjadi cendikiawan bijaksana. Itulah mutiara hasil dari ‘sesuatu’ yang menyakitkan itu.
       Kini saatnya cangkang harus dibuka dan mutiara harus diangkat agar kemilaunya terlihat dan menjadi perhiasan yang mahal. Kini saatnya potensi-potensi daerah itu diberi kesempatan untuk muncul agar keunggulan daerah ini nampak dan berharga. Kini saatnya kesabaran masyarakat mendapat balasannya. Kini saatnya kegigihan yang sebelumnya hanya bisa untuk bertahan, menjadi jalan kemakmuran.
       Namun, kerang tidak bisa mengeluarkan mutiaranya sendiri, diperlukan seseorang. Masyarakat juga membutuhkan seseorang yang mampu membuka jalan aktualisasi potensinya dan memberi inspirasi bagaimana membangun hidupnya. Kemampuan itu harus ada pada pemimpin yang memiliki niat untuk memakmurkan rakyatnya.

Berita Acara Aanwijzing pada sebuah proses Pengadaan Barang dan Jasa

Berikut ini adalah file Berita Acara Aanwijzing pada sebuah proses Pengadaan Barang dan Jasa.  ....Download

Evaluasi Prakualifikasi

Berikut ini adalah evaluasi prakualifikasi .... Download.

Analisa Kebijakan Betonisasi Jalan di Kabupaten Demak

Buat teman-teman yang mau membuat skripsi atau tesis tentang Kebijakan Publik, berikut ini saya ada draft tulisan ilmiah. Kebetulan, saya tidak ada waktu dan kepentingan untuk meneruskannya. Bagi yang berminat, silahkan mempergunakannya dan meneruskannya. Soal data pendukung dijamin tersedia lengkap. Kalau kesulitan bisa kontak saya.

ANALISA KEBIJAKAN BETONISASI JALAN

DI KABUPATEN DEMAK

1. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan menjelaskan bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Disebutkan juga bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Keberhasilan pembangunan pada suatu wilayah baik dalam lingkup skala lokal, regional, maupun nasional tidak terlepas dari peran sistem jaringan jalan yang ada di wilayah bersangkutan. Secara umum, sistem jaringan jalan dan transportasi pada suatu wilayah akan membentuk suatu pola koneksi dan distribusi orang dan barang, dimana semakin efisien kinerja dari sistem jaringan jalan yang ada, maka akan semakin kompetitif perekonomian suatu wilayah, dan pada gilirannya akan semakin prospektif pertumbuhan ekonomi pada wilayah bersangkutan.

          Selama beberapa tahun yang lalu, masyarakat Demak dan sekitarnya selalu resah dengan kondisi jalan di wilayah ini yang rata-rata dalam kondisi rusak, baik sedang maupun parah. Perbaikan yang dilakukan setiap tahunnya, hanya membuat nyaman penggunanya untuk dua atau tiga bulan usai proyek dilaksanakan, setelah itu jalan pun rusak kembali. Sebagai contoh, kondisi jalan Kabupaten Demak pada tahun 2005 yang kami ambil dari “Demak Dalam Angka 2005” menyebutkan bahwa dari 426,510 km jalan kabupaten, 180,735 km dalam kondisi rusak sedang, 137,885 km dalam kondisi rusak dan 34,650 km kondisinya rusak berat. Artinya, dari seluruh jalan kabupaten yang ada, hanya 17,17% yang berada dalam kondisi baik (lihat tabel berikut).

Tabel 1.

Kondisi Jalan Kabupaten Demak 2004-2005

		TAHUN
KONDISI JALAN		2004	2005
a.	Baik	150,125	73,240
b.	Sedang	115,525	180,735
c.	Rusak	101,430	137,885
d.	Rusak Berat	59,430	34,650
		426,510	426,510

 Sumber: Demak Dalam Angka 2005, BPS.

          Sejak tahun 2006, Pemerintah Kabupaten Demak (Bupati) membuat kebijakan untuk mengganti jenis permukaan jalan dari aspal menjadi beton. Kebijakan betonisasi jalan ini diharapkan akan menyelesaikan masalah jalan yang gampang rusak tersebut menjadi lebih awet.

           Data yang kami peroleh dari Dinas Kimpraswil Kabupaten Demak menyebutkan bahwa dari tahun 2006 sd. 2008  alokasi dana APBD yang digunakan untuk mengembangkan jalan beton adalah Rp. 73.865.000.000,-. Sementara, pada periode yang sama alokasi APBD untuk pengembangan jalan hotmix adalah Rp. 67.188.000.000,-. Pada periode tersebut, tiap tahunnya, untuk dana untuk pengembangan jalan hotmix cenderung berkurang, sementara, untuk pengembangan jalan beton semakin meningkat (lihat tabel dan grafik berikut). 

Tabel 2.

Anggaran Pengembangan Jalan Kabupaten Demak

TIPE PERMUKAAN		2006	2007	2008
a.	Hotmix	35,408	20,020	11,760
b.	Makadam
c.	Beton	19,670	24,120	30,075
d.	Tanah
		55,078	44,140	41,835

 Sumber: Dinas Kimpraswil Kabupaten Demak tahun 2009.

            Dari data-data yang tertampil di atas, kiranya dibutuhkan suatu penelitian ilmiah untuk mengkaji apakah kebijakan betonisasi jalan ini merupakan suatu kebijakan yang tepat untuk menjawab persoalan jalan rusak dan apakah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Demak dalam rangka mengimplementasikan kebijakan tersebut.

            Karena itu, maka penelitian ini ingin menyelidiki “Mengapa perlu ada kebijakan betonisasi jalan di Kabupaten Demak dan apa yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan betonisasi tersebut.”

2. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Lokasi penelitian adalah kabupaten Demak;
2. Penilaian kinerja kebijakan pengembangan jalan sebelum kebijakan betonisasi jalan;
3. Kebutuhan akan kebijakan alternatif;
4. Deskripsi dan analisis kebijakan betonisasi jalan; dan
5. Deskripsi implementasi kebijakan betonisasi jalan.

3. PERMASALAHAN

Di tahun-tahun yang lalu, hampir setiap waktu kondisi jalan-jalan Kabupaten Demak rata-rata dalam keadaan rusak, baik sedang maupun parah. Perbaikan yang dilakukan setiap tahunnya, hanya membuat mulus jalan untuk waktu dua atau tiga bulan saja usai proyek dilaksanakan, setelah itu jalan pun rusak kembali.

Sejak tahun 2006, Pemerintah Kabupaten Demak (Bupati) membuat kebijakan untuk mengganti jenis permukaan jalan dari aspal menjadi beton. Kebijakan betonisasi jalan ini diharapkan akan menyelesaikan masalah jalan yang gampang rusak tersebut menjadi lebih awet.

Permasalahannya adalah “Apakah secara ilmiah kebijakan betonisasi Jalan Kabupaten Demak merupakan alternatif yang tepat untuk mengganti kebijakan pengembangan jalan sebelumnya (analisis kebijakan tahap definisi, prediksi dan preskripsi)? Di samping itu, perlu diketahui pula bagaimana kebijakan ini diimplementasikan menjadi sebuah aksi (analisis kebijakan tahap pemantauan dan evaluasi).”

  

4. METODOLOGI

Menurut William N. Dunn dalam “Pengantar Analisis Kebijakan Publik”, metodologi analisis kebijakan paling tidak menyediakan informasi untuk menjawab lima pertanyaan penting, yaitu:

1. apa hakekat dari permasalahan;
2. kebijakan apa yang pernah dibuat untuk mengatasi masalah tersebut dan apa hasilnya?;
3. seberapa bermakna hasil tersebut untuk memecahkan masalah?
4. alternatif kebijakan apa untuk menjawab masalah?”
5. hasil apa yang diharapkan?

Selain itu, menurut William N. Dunn metodologi analisis kebijakan juga menggunakan prosedur tahapan yang berorientasi pada masalah, yaitu:

1.      Perumusan masalah (definisi), yang menghasilkan informasi-informasi mengenai kondisi-kondisi yang menyebabkan masalah;

2.      Peramalan (prediksi), menyediakan informasi mengenai konskuensi dari kebijakan yang diambil di masa datang;

3.      Rekomendasi (preskripsi), menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konskuensi tersebut di atas;

4.      Pemantauan (deskripsi), menghasilkan informasi tentang konskuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya kebijakan;

5.      Evaluasi, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konskuensi kebijakan tersebut.

Pada penelitian ini, pedoman-pedoman di atas akan menjadi pegangan dalam melakukan analisis kebijakan betonisasi jalan Kabupaten Demak. Yaitu dengan memberikan informasi paling tidak untuk menjawab lima pertanyaan analisis kebijakan dan mengikuti prosedur lima tahap analisis kebijakan publik.

Untuk pendekatan teknik analisis, akan digunakan metode Deskriptif Kuantitatif. Deskriptif artinya analisis ditujukan ke arah penciptaan, kritik, dan komunikasi klaim pengetahuan tentang sebab dan akibat suatu kebijakan. Sementara, kuantitatif artinya penelitian ini akan menunjukkan fakta-fakta yang dapat diukur berdasarkan pengalaman pelaksanaan kebijakan pada suatu kurun waktu tertentu (data time series) dan dapat disimpulkan relasi antar variabel, sehingga dapat membentuk suatu model. Untuk alat analisis kuantitatif, penelitian ini akan menggunakan analisis konten sederhana dengan melihat tren grafik.

5. SISTEMATIKA PENULISAN

KATA PENGANTAR

I.                   PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

B.     Ruang Lingkup

C.     Permasalahan

D.    Metodologi

E.     Sistematika Penulisan

F.      Pengertian-pengertian

II.                SEBELUM DAN SESUDAH KEBIJAKAN BETONISASI JALAN

A.    Deskripsi kebijakan sebelum betonisasi;

B.     Implementasi kebijakan betonisasi;

C.     Kebutuhan akan kebijakan alternatif;

D.    Deskripsi kebijakan betonisasi jalan;

III.             ANALISIS KEBIJAKAN BETONISASI JALAN

A.    Penilaian kinerja kebijakan sebelum betonisasi;

B.     Penilaian kinerja kebijakan betonisasi;

C.     Implementasi kebijakan betonisasi;

IV.             PENUTUP

A.    Kesimpulan

B.     Rekomendasi

LAMPIRAN

REFERENSI

6. PENGERTIAN-PENGERTIAN

Analisis Kebijakan ( Policy Analysis): Suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan. Proses analisis kebijakan mempunyai lima tahap yang saling bergantung yang secara bersama-sama membentuk siklus aktivitas intelektual. Aktivitas-aktivitas tersebut berurutan sesuai waktunya dan melekat dalam proses kebijakan yang bersifat kompleks, tidak linier, dan pada dasarnya bersifat politis.

Analisis Kebijakan Deskriptif (Descriptive Policy Analysisi): Aspek analisis kebijakan yang ditujukan ke arah penciptaan, kritik, dan komunikasi klaim pengetahuan tentang sebab dan akibat kebijakan.

Dokumen yang relevan dengan kebijakan: Materi tertulis yang mendeskripsikan proses dan kesimpulan analisis kebijakan. Bentuk-bentuk yang umum adalah paper isu kebijakan, catatan kebijakan, siaran berita, dan peraturan;

Informasi yang relevan dengan kebijakan: Data yang telah secara selektif diinterpretasikan dan ditata ke dalam kategori-kategori yang menginfomasikan kepada analis kebijakan dan para pelaku kebijakan tentang maslah kebijakan, masa depan kebijakan, implementasi kebijakan, hasil kebijkan, dan kinerja kebijakan.

Metode Analisis Kebijakan: Prosedur yang bersifat umum untuk mentransformasi informasi yang relevan ke dalam berbagai konteks. Contoh: metode biaya manfaat, analisis deret berkala (time series analysis), dan sistesis riset.

Metodologi: Sistem standar, aturan, dan prosedur untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.

Penelitian Kuantitatif: penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif.

KAK Penyusunan Sistem Informasi Jalan

        1.     LATAR BELAKANG

Jaringan jalan memiliki fungsi utama penghubung antar wilayah. Lancar tidaknya mobilitas manusia dan barang dari suatu daerah ke daerah lain paling ditentukan oleh jaringan jalan. Sementara, kendaraan sebagai sarana transportasinya biasanya mengikuti daya tarik yang diberikan oleh fasilitas jalan.

Saat ini, jalan tidak lagi semata-mata bermanfaat sebagai penghubung masyarakat, tapi menjadi daya tarik bagi berkembangnya perumahan, usaha perdagangan dan jasa, perkantoran, dan tempat pemasangan reklame. Masyarakat biasanya lebih memilih  untuk memiliki tempat tinggal atau usaha di dekat jalan raya karena kemudahan akses dan nilai strategisnya. Karena itu, tak heran jika harga tanah di sekitar jalan raya lebih tinggi dibanding tempat lainnya.

Jaringan jalan juga memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan ruang dalam skala wilayah. Dalam hal ini, jaringan jalan harus dirancang untuk mendukung secara keseluruhan desain tata ruang. Kawasan perumahan harus memiliki jaringan jalan yang tertata, kawasan industri juga harus didukung oleh jaringan jalan yang memadai, kawasan pertanian juga perlu mendapat fasilitas jalan yang baik. Jalan yang diharapkan tidak hanya baik kondisi fisiknya, tapi juga manajemen transportasinya. Sehingga, masalah-masalah transportasi, seperti macet dan rawan kecelakaan dapat diminimalkan.

Dalam konteks pembangunan, jaringan jalan juga dibutuhkan agar roda perekonomian berjalan dengan lancar dan menghindari keterbelakangan wilayah. Pada sisi ini, jaringan jalan memiliki peran yang strategis karena hampir seluruh sektor  pembangunan  yang dilakukan, membutuhkan sarana tersebut. Karena itu, jaringan jalan memerlukan pengelolaan yang cermat dan terpadu pada konteks perencanaa. Dalam kaitan tersebut, untuk menunjang kegiatan manajemen/pengelolaan jaringan jalan, maka perlu database jaringan jalan kabupaten Xxxxxxxxxx yang dapat digunakan  pada proses perencanaan, implementasi, monitoring, dan pengendalian.

Kebutuhan akan database informasi jaringan jalan ini sangat penting,  setidaknya bila kita hendak membumikan keinginan pemerintah Xxxxxxxxxx yang menargetkan semua jalan-jalan di kabupaten Xxxxxxxxxx sudah berada dalam kondisi baik pada akhir periode kepemimpinannya.  Untuk itu, kondisi jaringan jalan harus terus-menerus dimonitor. Sementara, database harus terus-menerus di-update untuk mendukung perencanaan dan implementasi pembenahan jalan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka BAPPEDA Kabupaten Xxxxxxxxxx pada tahun anggaran 2007, akan melaksanakan kegiatan menyusun Sistem Informasi Geografis Jaringan Jalan Kabupaten Xxxxxxxxxx.........Selanjutnya.. Download. 

BlackBerry Tembakan

Pembaca yang budiman tentu tahu apa itu gadget yang sering disingkat BB ini. BlackBerry adalah Perangkat Selular yang memiliki kemampuan layanan Push E-Mail, Telepon, Sms, Menjelajah Internet, dan berbagai kemampuan nirkabel lainnya. Penggunaan Gadget canggih ini begitu fenomenal belakangan ini, Sampai menjadi suatu kebutuhan untuk Fashion. BlackBerry pertama kali diperkenalkan pada tahun 1997 oleh perusahaan Kanada, Research In Motion (RIM). Kemampuannya menyampaikan informasi melalui jaringan data nirkabel dari layanan perusahaan telepon genggam hingga mengejutkan dunia.

        Sebagai produk high end, apalagi bagi mereka yang punya penghasilan pas-pasan, harga BB ini tergolong mahal. Tapi kini, bagi mereka yang hobi jual gaya bisa juga tampil agak sombong nenteng BB dengan harga murah. Tampangnya dijamin mirip, sulit dibedakan. Tapi soal fitur, jelas sesuai harga, alias tetap murahan. Mohon maaf, jenis BB yang satu ini memang menggunakan mesin yang beda dengan aslinya.

      Blackberry yang katanya diproduksi oleh Tiongkok ini banyak beredar di pasaran gelap. Anda yang berminat bisa mencari informasi pada toko-toko handphone di kota Anda. Selanjutnya, keputusan terserah Anda. Soal tampang bisa bikin keren, tapi soal kualitas tidak dijamin. Silakan mencoba...

Berita Acara Evaluasi Dokumen Prakualifikasi

Berikut ini adalah BERITA ACARA EVALUASI DOKUMEN PRAKUALIFIKASI.....Selengkapnya ..Download

Pemetaan Tipologi Tanah Pertanian untuk Pengembangan Produksi Tembakau (Petani Tembakau dan Pengrajin Tembakau) (Peta Tematik dan Peta Screen)

 

1. LATAR BELAKANG
Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 mengamanatkan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau digunakan untuk mendanai kegiatan:
1.Peningkatan kualitas bahan baku;
2.Pembinaan industri;
3.Pembinaan lingkungan sosial;
4.Sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan /atau;
5.Pemberantasan barang kena cukai ilegal.
       Selaras dengan amanat tersebut, Kabupaten Demak perlu mengupayakan peningkatan kualitas bahan baku tembakau dan pembinaan industri yang ada di Demak, serta pembinaan lingkungan sosial. Upaya peningkatan kualitas yang dimaksud dalam KAK ini berkaitan dengan identifikasi tipologi tanah (karakter dan kandungan unsur tanah) di daerah penghasil tembakau. Dengan identifikasi tipologi tanah tersebut, akan bisa ditentukan jenis tembakau apa yang cocok untuk ditanam di daerah tersebut dan perlakuan apa yang diperlukan agar kualitas tembaku dapat maksimal (pemupukan, obat, dan lain-lain).
         Upaya pembinaan industri yang dimaksud berkaitan dengan pemetaan industri hasil tembakau (sesuai dengan PMK nomor 84 tahun 2008 pasal 5 dan 6). Dari pemetaan tersebut, akan dapat diketahui masalah-masalah pertembakauan yang ada di lapangan. Sehingga, bisa direkomendasikan langkah apa yang perlu dilakukan sebagai tindak lanjut.
         Selanjutnya, terkait dengan pembinaan lingkungan sosial, perlu dilakukan pemetaan kependudukan terkait dengan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan daerah penghasil tembakau. Dalam kaitan ini juga diperlukan pemetaan derajat kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Pemetaan kependudukan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan langkah kongkret pembinaan lingkungan sosial di daerah tersebut.  Selengkapnya .....download PDF

Keadilan Sosial, Apa Kabarmu kini?

 "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" itulah sila kelima dari Pancasila. Tapi di manakah gerangan menghilangnya? Sulit sekali dicari saat ini. Apakah dia telah pergi, hingga tak bisa lagi kita rasai? Mungkin kemajuan yang telah dicapai selama lima tahun ini begitu mudah terlihat oleh mata kita. Jalan semakin mulus, mobil-mobil semakin banyak bersesakan, melaju diatasnya. Hotel-hotel dan mal-mal tumbuh di mana-mana. Rumah mewah dan mobil mewah sudah biasa, tidak lagi membuat kita terkesima. Tapi, semakin banyak juga orang-orang yang tinggal di pinggir-pinggir sungai, di kolong jalan layang atau gubuk-gubuk di tempat sembarangan.
        Hari ini, sebagian besar masyarakat Indonesia kesulitan dalam mencari nafkah. Pekerjaan tidak banyak, sektor industri lesu. Sektor pertanian terpuruk oleh cuaca dan hama, kalau pun selamat, tidak banyak untung karena harga pupuk dan obat begitu melambung. Sektor perdagangan pun terkulai oleh minimnya daya beli masyarakat karena gagalnya panen.Kita lihat, begitu timpangnya kondisi masyarakat desa dengan mereka yang biasa membuang uang di mal-mal kota.

Ketimpangan Pendapatan
Keadilan sosial memang bukan lah sama rata - sama rasa. Tapi, bukan pula ketimpangan yang begitu dalam. Wajar jika orang satu dengan lainnya berbeda penghasilan, karena kemampuan, ketekuan dan keahlian yang berbeda. Tapi, apakah dengan keahlian yang yang sama, dengan pangkat yang sama, dan sama-sama mengabdi pada negara, pemerintah memberikan penghargaan yang timpang pada mereka. Inilah cerita Pegawai Negeri kita.
        Sejak Sri Mulyani memproklamasikan renumerasi untuk kementeriannya, mereka yang duduk di Departemen Keuangan telah menikmati peningkatan pendapatan hampir lima kali lipat gaji pokoknya. Demikian juga Kehakiman dan beberapa instansi lainnya menyusul dinaikkan kesejahteraannya, meski masih di bawah Departemen pengendali uang negara. Berikutnya, para guru berhasil mendapatkan tanggapan atas protesnya. Kini, dengan justifikasi 'sertifikasi', mereka setiap bulannya membawa penghasilan hampir dua kali lipat sebelumnya. Tapi bagaimana dengan nasib pegawai lainnya yang bukan golongan mereka tadi. Di antara mereka yang telah mendapatkan renumerasi saja terjadi ketidakadilan, apalagi dengan yang tidak mendapatkan....? Begitu besar ketimpangannya.
        Seorang teman dari Direktorat Jenderal Pajak, membela korps nya dengan argumentasi berikut: " Kami adalah yang bersusah panyah mencari uang untuk negara. Maka, layak bagi kami untuk mendapatkan pendapatan sebesar itu." Mari kita cermati argumentasi itu.. Sesungguhnya amat naif pendapat itu, negara memungut pajak adalah untuk dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk fasilitas dan dukungan perbaikan kesejahteraan. Bukan untuk dibagi-bagi untuk para pengelolaanya.
        Pajak adalah sebagian uang yang dipungut dari transaksi karena adanya value added atau dari pendapatan unit usaha atau perorangan, untuk diberikan kepada negara. Pajak ditetapkan dengan undang-undang. Pegawai pajak adalah mereka yang diberi kewenangan untuk memungut pajak. Bukan karena keahlian mereka, semua orang bisa melakukannya. Pegawai lainnya, atau polisi, atau tukang parkir pun mampu melakukannya, jika mereka diberi wewenang. Karena senjata pungutan pajak adalah aturan UU, bukan keahlian dan ketekunan. Padahal hanya keahlian dan ketekunan yang layak menjadikan pendapatan satu kelas pekerjaan boleh berbeda.

Pendapatan Nasional
Sesungguhnya para pegawai, tentara dan polisi tidak memberikan kontribusi apa-apa bagi pendapan nasional. Jadi, jangan berbangga diri wahai birokrasi. Kita mengenal GNP (Gross National Product), ukuran produktivitas nasional ini dapat dihitung dari dua sisi. Pertama, adalah sisi pengeluran. Mengukur GNP dari sisi pengeluaran adalah melibatkan konsumsi semua orang dalam negara. Semua orang memiliki kontribusi. Tapi ini ukuran semu, untuk memudahkan penghitungan saja. Riilnya, adalah GNP yang dihitung berdasrakan pendapatan nasional yang dihasilkan oleh dunia usaha dan perdagangan. Mereka yang berkontribusi adalah perusahaan, UMKM, pedagang, masyarakat pertanian, peternakan dan perikanan.
        Jadi, jika mau mencari siapa yang paling berbudi memberikan pendapatan untuk negeri ini.., bukan lah para pegawai negeri apalagi pegawai pajak. Dunia usaha dan masyarakat di sektor riil lah para pahlawan yang memberikan uang untuk negeri ini. Mereka lah yang paling layak mendapatkan bagian terbesar dari dana pajak. Pegawai Negeri hanya "amil", yang jika kita umpamakan dalam aturan zakat bagi kaum muslim, hanya boleh mengambil untuk sekedarnya agar sistem bisa berjalan.

Keadilan Sosial Adalah Amanat Undang-Undang Dasar
Hari ini, kita semakin banyak menyaksikan ketimpangan sosial ada di mana-mana. Lebih mencemaskan lagi, sebagian pembangunan didanai oleh pinjaman luar. Sementara, pajak lebih banyak terserap untuk belanja pegawai dan membayar cicilan. Jika dana masyarakat terus digunakan untuk bagi-bagi kesejahteraan penyelenggara negara, sementara untuk pembangunan mengandalkan pinjaman luar. Maka, kapan giliran rakyat untuk menikmati keadilan? Karena sampai anak cucu kita nanti, rakyat masih terus mencicil utang yang tidak mereka ketahui akadnya.
        Padahal, keadilan sosial adalah amanat Pancasila, unsur dari Undang-Undang Dasar 1945. Apakah dengan mengabaikan keadilan sosial, pemerintah bisa dianggap melanggar undang-undang? Masyarakat tidak terlalu peduli dengan hal ini. Yang terpenting adalah adalah adanya langkah-langkah khusus untuk mengatasi masalah ketimpangan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Karena, jika masalah sosial terus-menerus didiamkan, suatu saat kelak dapat meledak menjadi kerusuhan atau teror kepada masyarakat. Mudah-mudahan mereka yang sedang memimpin mau mengerti...Amien.

Menggagas Pola Dan Strategi Pembangunan Demak Pasca 2010

Pendahuluan

         Waktu lima tahun kepemimpinan Drs. H. Tafta Zani, MM. dan Drs. KH. Muhammad Asyiq sebentar lagi usai. Lima tahun sudah cukup untuk mengukur berhasil tidaknya kepemimpinan ini. Atas apa yang telah dilakukan selama lima tahun ini, masyarakat sudah bisa menilai apakah mereka telah memilih yang benar atau tidak. Mungkin ada beberapa masalah yang belum teratasi, tapi secara objektif bisa dilihat bahwa greget perubahan itu ada dan beberapa janji telah ditepati.
         Pada periode pemerintahan ini, beberapa masalah fundamental sudah banyak terselesaikan, utamanya adalah infrastruktur jalan dan keirigasian. Diakui atau tidak, inilah prestasi paling berharga bagi Zani-Asyiq. Disusul kemudian, penggelontoran dana ADD (Alokasi Dana Desa) yang jumlahnya cukup signifikan dan dibarengi oleh dukungan program PNPM yang sebagian dananya berasal dari pusat. Keberhasilan lain yang cukup pantas dicatat adalah sudah terealisasinya perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat melalui musrenbang, restrukturisasi birokrasi pemerintah, termasuk pembentukan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu. Hal-hal tersebut secara umum merupakan kabar gembira kepada masyarakat bahwa pemerintahan ini membawa perubahan. Namun demikian, sejumlah catatan kritis masih tersisip di dalamnya.
           Pembangunan prasarana dan sarana fisik haruslah ditempatkan sebagai upaya berkelanjutan dan bukan semata memenuhi janji politik. Masyarakat pasti gembira melihat jalan-jalan menjadi baik dan janji menjadi sebuah realisasi. Namun, mereka juga masih termangu pada kegiatan pembangunan sarana fisik lain yang mungkin masih belum terlalu perlu, seperti pemugaran pagar sejumlah perkantoran. Sehingga timbul pertanyaan, sejauhmana pemerintah kabupaten mempertimbangkan prioritas pembangunan? Karena di sisi lain, sejumlah jalan dan saluran masih belum tersentuh perbaikan.
        Restrukturisasi jajaran birokrasi Pemkab oleh sebagian kalangan masyarakat dirasa masih belum memuaskan karena memang menimbang-nimbang perlu tidaknya sebuah instansi, berikut struktur dan fungsinya pasti mengandung subjektivitas. Namun intinya, struktur yang terbentuk harus lah berdasarkan urut prioritas dan telah memperhitungkan cost-benefit-nya. Masyarakat tidak banyak rewel, mereka hanya menghendaki siapapun yang duduk sebagai pejabat birokrasi Pemkab adalah mereka yang benar-benar kompeten, memiliki integritas yang kuat, merakyat, dan religius. Kenapa demikian? Karena masyarakat ingin memastikan bahwa mereka yang terpilih untuk mengelola Demak akan mampu mengarahkan masa depan dengan baik.
        Selanjutnya, penyusunan rencana kerja yang partisipatif merupakan bagian dari prinsip-prinsip good governance, yaitu penyelenggaraan pemerintahan wajib melibatkan seluruh stakeholder (pemerintah dan unsur-unsur non pemerintah). Prinsip kedua good governance juga menyatakan bahwa pemerintahan diadakan adalah dalam rangka merespon masalah dan kepentingan publik. Di samping itu, pola hubungan antara pelaku dalam penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat, tidak harus strukturalis formalis, tetapi bisa sangat egaliter dan fleksibel.
        Karena itu, diundangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan merupakan sinyal yang baik bagi pengembangan civil society. Hal ini diharapkan tidak hanya sekedar memenuhi formalitas ketentuan peraturan saja, namun benar-benar sebagai upaya untuk mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan. Karena idealnya, apa pun proses pembangunan itu, tujuannya adalah untuk masyarakat.

Menengok Pola Strategi Lima Tahun Ini
          Secara umum, pola strategi kebijakan di Demak selama lima tahun ini masih terkesan ragu-ragu, memilih jalan aman, atau sekedar mengikuti ketentuan peraturan yang ada. Belum muncul adanya strategi yang cerdik untuk mengatasi masalah dalam tekanan keterbatasan. Padahal, dalam kondisi Demak yang mewarisi banyak persoalan dan keterbatasan, pola-pola biasa tidak bisa diandalkan untuk menyudahi masalah.
        Masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintahan yang baru secara internal antara lain adalah: kurangnya personil, minimnya kapasitas birokrat sehingga kurang kreatif, minimnya ketersediaan data dan kemampuan untuk menganalisa, budaya kerja yang formalistik, minimnya PAD, korupsi, fokus pembangunan yang kurang jelas, lemahnya perencanaan, serta lemahnya pengelolaan ke-Public Relation-an.
         Sementara masalah-masalah eksternal antara lain adalah: tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, lemahnya pendidikan dan keahlian masyarakat, minimnya investasi, minimnya Dana Alokasi Umum (DAU), kurangnya prakarsa dan swadaya masyarakat, serta pengaruh kondisi sosial ekonomi nasional dan global.
Karena banyaknya masalah yang dihadapi dan juga kondisi ekonomi, politik, dan sosial budaya terus berubah sangat dinamis, maka pendekatan strategi—bukan perencanaan konvensional biasa, menjadi pilihan metode terbaik. Namun demikian, paradigma strategi pada implementasinya di sektor publik ternyata tidak bisa sepenuhnya dikloning dari sektor swasta. Strategi di sektor publik lebih kaku sehingga perencanaan publik pun menjadi kurang tangkas. Bahkan, strategi yang biasanya tidak berumur panjang karena harus responsif, di sektor publik bisa diadaptasi menjadi sebuah perencanaan lima tahunan. Sebagai konsekuensinya, strategi tersebut menjadi agak kabur.
        Dalam sistem pemerintahan di tingkat kabupaten, dikenal beberapa dokumen perencanaan, yaitu: Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk 5 tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk 1 tahun. Tidak banyak yang bisa dikomentari dari RPJP karena memang sangat abstrak. Kita baru bisa menganalisa dan berkomentar pada RPJM, karena dokumen inilah gambaran strategi yang dimau oleh Pemkab. Sementara untuk RKPD, seharusnya dokumen ini adalah perwujudan taktis dari strategi-strategi yang tertuang dalam RPJM.
        RPJM disusun berdasarkan visi dan misi yang dilontarkan bupati dan wakil bupati terpilih pada saat Pilkada. Namun demikian, penjabaran visi dan misi tersebut sangat multiinterpretatif dan multidimensional. Karenanya, ketika turun menjadi sebuah program dan kegiatan, kadang menjadi aneh karena semua bisa mengaku telah mengacu pada visi dan misi bupati/wakil bupati. Padahal sesungguhnya kurang erat kaitannya.
       Sebagai sebuah strategi, RPJM Kabupaten Demak masih belum mampu memberikan gambaran gamblang (skenario yang baik) bagaimana mewujudkan visi dan misi bupati/wakil bupati. Di tengah keterbatasan dana pembangunan, untuk dapat menjadi skenario yang baik, RPJM mestinya memiliki fokus yang jelas. Sehingga, apabila disusun sebuah diagram sistemik dapat terlihat bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemkab semua tegas bermuara ke visi dan misi bupati/wakil bupati. Bahkan, jika menginginkan hasil yang lebih memuaskan, skenario yang ada di RPJM dan RKPD bisa diinteraksikan atau disimulasikan.
       Di antara upaya menuju good governance