Review Kebijakan Anggaran 2001-2003 Kab. Demak: Analisis Strategis Pengentasan Kemiskinan

Latar Belakang

Otonomi daerah yang sudah dijalankan di Indonesia sejak 2001 telah membuat daerah memiliki kewenangan dalam merencanakan dan mengelola urusan daerahnya sendiri. Atas dasar desentralisasi fiskal, Pemerintah Pusat telah melakukan transfer dana yang cukup besar dan semakin besar jumlahnya dari tahun ke tahun kepada Pemerintah Daerah. Kewenangan dan dana tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara tepat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yaitu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

        Namun, faktanya, alokasi APBD khususnya anggaran belanja pembangunan daerah tidak selalu ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika jumlah penduduk miskin melonjak akibat krisis ekonomi, pemerintah seharusnya menjadi motor utama dalam mengatasi masalah tersebut. Sehingga, Anggaran Belanja Pembangunan Daerah mestinya pro terhadap upaya mengentaskan kemiskinan. 

Definisi Dan Penyebab Kemiskinan

          Dalam World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty, World Bank mendefinisikan kemiskinan sebagai ketercabutan dari kehidupan yang layak. Miskin adalah keadaan kelaparan, kurang tempat tinggal, kurang sandang, dan kurang pendidikan. Menurut definisi ini, orang menjadi miskin bukan karena kelemahan mereka, namun karena hal itu terjadi di luar kendali mereka. Biasanya, karena kebijakan yang buruk dari institusi negara atau masyarakat yang tidak memperhatikan suara mereka (World Bank, 2001).

          Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang masuk dalam kategori miskin. Namun, menurut World Bank, setidaknya ada tiga faktor utama penyebab kemiskinan, yaitu:

q   Rendahnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti: makanan, tempat tinggal, pakaian, dan kesehatan dan pendidikan;

q   Ketidakmampuan untuk bersuara dan ketiadaan kekuatan di depan institusi negara dan masyarakat;

q Rentan terkena guncangan ekonomi, terkait dengan ketidakmampuan untuk menanggulanginya.

Strategi Melawan Kemiskinan

           Berangkat dari tiga faktor penyebab kemiskinan, World Bank memberikan rekomendasi tiga strategi untuk mengurangi kemiskinan, yakni: 1) menciptakan kesempatan –mendorong pertumbuhan ekonomi agar tercipta lapangan kerja dan pemanfaatan tenaga kerja secara efisien; 2) melakukan pemberdayaan atau human capital investment empowerment kepada masyarakat miskin; dan 3) memperbaiki rasa aman (jaminan sosial) kepada si miskin. Strategi pertama bertujuan menyediakan kesempatan kepada si miskin untuk dapat bekerja. Sementara, strategi kedua bertujuan meningkatkan kapasitas si miskin agar mampu menciptakan kesempatan-kesempatan baru. Strategi ketiga dilakukan dengan tujuan mengurangi resiko si miskin akibat problem kesehatan, kejutan ekonomi, dan bencana alam.

        Pertumbuhan adalah esensial untuk memperluas kesempatan ekonomi untuk masyarakat miskin –ini hanyalah awal dari aksi untuk mengurangi kemiskinan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk menciptakan pertumbuhan yang cepat, sustainable dan berpihak kepada masyarakat miskin? Hal ini dilakukan dengan menyediakan pekerjaan, kredit, jalan, listrik, memasarkan produk masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya investasi swasta dan inovasi teknologi. 

Pemberdayaan berarti meningkatkan kapasitas masyarakat miskin di hadapan institusi negara dalam rangka memperbaiki kehidupan mereka. Hal ini dilakukan dengan memperkuat partisipasi mereka dalam proses politik dan pengambilan keputusan di tingkat lokal. Pemberdayaan masyarakat miskin juga berarti meningkatkan kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Di samping itu, juga memberikan fasilitas pengembangan ketrampilan dan permodalan. Ini adalah bagian dari memperkuat daya tawar mereka terhadap kesempatan kerja dan berusaha.

Meningkatkan rasa aman kepada orang miskin berarti mengurangi kekhawatiran mereka terhadap resiko kesehatan, guncangan ekonomi, dan bencana alam. Hal ini dilakukan dengan memberikan jaminan sosial. Pemerintah harus mendukung masyarakat miskin dalam hal manajemen resiko dan memperkuat pasar atau institusi publik terkait dengan manajemen resiko tersebut.

Profil Kemiskinan Dan APBD Demak

Dalam APBD Kabupaten Demak, selama kurun waktu 2001-2003 total pengeluaran pembangunan mengalami naik-turun, disamping jumlahnya yang sangat kecil. Pada tahun 2001, berturut-turut untuk Program Pertumbuhan Ekonomi (PPE), Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM), dan Program Jaminan Sosial (PJS), Demak mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 3.927.254.000, Rp. 658.379.000, dan Rp 3.140.279.000. Kemudian pada tahun 2002 menjadi Rp. 21.195.000, Rp 70.000, dan Rp 3.688.000. Pada tahun 2003 menjadi Rp. 8.383.156.000, Rp 3.309.442.000, dan Rp. 6.635.895.000.

          Sementara itu, indeks kemiskinan memperlihatkan bahwa persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Demak cenderung meningkat. Pada tahun 2002, indeks kemiskinan adalah 24,14 persen. Kemudian, naik menjadi 24,43 persen pada tahun 2003. Tahun 2004, indeks kemiskinan naik lagi menjadi 24,94 persen.

PROFIL APBD DAN KEMISKINAN DEMAK
TAHUN 2001-2003 (*000 )
JENIS PENGELUARAN		2001	2002	2003	2004
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SELISIH PENERIMAAN-PENGELUARAN			18.735.461	22.904.763
PENERIMAAN*		194.960.702	232.743.926	332.068.875
1	Sisa anggaran tahun lalu	6.219.688	0	19.656.962
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	11.117.808	12.718.208	16.172.532
3	Dana Perimbangan	171.237.053	212.760.665	275.533.881
4	Penerimaan lainnya	6.386.153	7.265.053	20.705.500
5	Pinjaman Pemerintah Daerah	0	0	0
PENGELUARAN*		176.225.241	190.182.201	332.068.875
PENGELUARAN RUTIN*		167.719.506	190.154.896	307.792.835
PENGELUARAN PEMBANGUNAN*		8.505.735	27.305	24.276.040
1	Program Pertumbuhan Ekonomi	3.927.254	21.195	8.383.156
2	Program Pemberdayaan Masyarakat	658.379	70	3.309.442
3	Program Jaminan Sosial	3.140.279	3.688	6.635.895
4	Program lainnya	779.823	2.352	5.947.547
KEMISKINAN
1	Indeks Kemiskinan (P0)		24,14	24,43	24,94
2	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)		4,01	3,53	4,02
3	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)		1,09	0,79	0,75
JUMLAH PENDUDUK*			1.009,94	1.024,97	1.044,91
Sumber: BPS

Analisi Ekonomi Pembangunan

          Profil Anggaran Belanja Pembangunan Daerah (ABPD) Kabupaten Demak terlihat sangat tidak berpihak kepada masyarakat miskin dan upaya pembangunan bila dikomparasikan dengan profil ABPD daerah lain. Mari kita lihat data tahun 2003 di mana profil Demak sangat buruk. Demak pada tahun 2003 hanya mengalokasikan Rp 21,00 per kapita untuk program pertumbuhan ekonomi, Rp 0,07 per kapita untuk program pemberdayaan masyarakat, dan Rp 4,00 per kapita untuk program jaminan sosial.

PROFIL ABPD PER KAPITA DAN KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH (T = 2003)
No.	Kabupaten	PPE	PPM	PJS	P0	P1	P2
	/Kota	(T-1)	(T-1)	(T-1)	(T)	(T)	(T)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(6)
1	Cilacap	26.173	3.780	13.666	20,90	3,54	0,89
2	Banyumas	35.032	4.133	14.943	21,50	4,17	1,13
3	Purbalingga	62.112	7.328	26.493	31,27	6,76	2,00
4	Banjarnegara	54.952	7.891	9.101	26,88	5,14	1,41
5	Kebumen	57.209	10.934	14.462	31,00	5,49	1,48
6	Purworejo	18.612	3.125	9.816	24,79	4,11	0,97
7	Wonosobo	56.320	9.848	11.975	32,96	7,07	2,12
8	Magelang	26.297	3.993	8.296	17,45	2,34	0,49
9	Boyolali	25.691	3.102	6.644	18,48	2,70	0,64
10	Klaten	24.086	5.190	3.520	23,84	4,11	1,06
11	Sukoharjo	22.162	6.101	5.541	15,17	2,37	0,56
12	Wonogiri	41.237	7.477	3.844	24,09	4,54	1,30
13	Karanganyar	41.558	4.236	4.401	17,45	3,55	1,18
14	Sragen	46.584	4.287	3.268	27,01	5,64	1,77
15	Grobogan	43.089	10.149	7.159	29,19	4,69	1,11
16	Blora	95.147	19.839	18.022	23,38	3,24	0,69
17	Rembang	40.979	19.388	17.442	32,06	5,66	1,44
18	Pati	25.183	7.882	13.929	20,66	3,54	0,92
19	Kudus	42.158	13.801	13.811	12,34	1,66	0,35
20	Jepara	50.653	16.789	13.822	10,11	1,39	0,31
21	Demak	21	0,07	4	24,43	3,53	0,79
22	Semarang	61.747	7.041	9.933	14,04	2,32	0,58
23	Temanggung	61.432	11.318	13.470	15,96	2,30	0,45
24	Kendal	104.060	52.152	16.722	22,84	4,01	1,08
25	Batang	52.085	13.884	13.618	20,68	3,33	0,74
26	Pekalongan	41.910	17.402	11.944	23,66	5,35	1,65
27	Pemalang	21.412	6.295	13.018	24,02	5,28	1,68
28	Tegal	45.772	9.128	11.026	21,42	3,72	0,90
29	Brebes	24.515	10.474	10.169	31,18	6,86	2,23
30	Kota Magelang	176.771	28.203	58.906	14,80	2,63	0,66
31	Kota Surakarta	46.850	15.363	7.878	15,00	2,36	0,57
32	Kota Salatiga	143.630	15.861	31.143	11,59	1,85	0,43
33	Kota Semarang	25.597	6.557	16.221	6,61	1,17	0,33
34	Kota Pekalongan	134.844	27.495	12.063	7,64	0,81	0,13
35	Kota Tegal	91.088	32.520	106.454	9,53	1,47	0,30

Sumber: BPS

          Apa artinya semua itu? Artinya pemerintah Demak tidak memiliki target apapun untuk menumbuhkan perekonomiannya, tidak memiliki target apapun untuk memberdayakan masyarakatnya, dan tidak memiliki target apapun untuk memberikan fasilitas pelayanan jaminan sosial kepada masyarakatnya. Sehingga kesimpulannya, pemerintah tidak memikirkan bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang terjadi adalah pengelola anggaran hanya mementingkan belanja rutin yang hanya bisa dinikmati oleh pejabat daerah, bukan oleh rakyat. Belanja rutin yang utama adalah gaji pegawai, selanjutnya belanja alat (termasuk kendaraan), uang perjalanan dinas, dan fasilitas dinas lainnya.

Analisis Strategis

Dalam APBD 2001—2003 terdapat kejanggalan laporan keuangan, dimana terjadi selisih antara jumlah penerimaan dengan pengeluaran yang tidak dimasukkan dalam pos sisa anggaran. Dengan demikian, selisih ini tidak dipertanggungjawabkan. Selisih anggaran pada tahun 2001-2002 adalah Rp 18.735.461 dan pada tahun 2002-2003 adalah Rp 22.904.763.

          Dengan menggunakan kacamata politik anggaran, maka pola APBD 2001—2003 terlihat sangat elitis. Karena itu, hampir bisa dipastikan bahwa satuan anggaran di bawahnya seperti RKA SKPD juga banyak kejanggalan.

          Apa implikasinya kepada pemerintahan kabupaten yang baru? Pemerintahan baru akan berhadapan dengan elit-elit lama baik di birokrasi, legislatif, maupun yudikatif yang sangat mungkin berkolaborasi untuk mempertahankan status quo. Semua usaha mereka akan diorentasikan untuk dua tujuan, yaitu: 1) mempertahankan aliran pendapatan yang telah biasa mereka dapatkan dan 2) mempertahankan aset dan keamanan mereka dari jerat hukum.

          Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk mengimbangi hal di atas, di antaranya adalah: 1) bermain cantik dan cerdik sebagai seorang politisi yang bijak; 2) memanfaatkan popularitas dan dukungan rakyat yang masih tinggi untuk menekan lawan; 3) melakukan manajemen isu strategi untuk mengarahkan opini publik; 4) mencari bukti-bukti penyalahgunaan anggaran sebagai senjata untuk menekan lawan; dan 5) membangun aliansi dengan aparat hukum, LSM, media, serta pihak-pihak lain yang menginginkan terwujudnya kemajuan Demak.